.

Minim Appraisers, Banyak Mark Up

2009-02-06T10:31:00.000+07:00

Jum'at, 06 Februari 2009
Minim Appraisers, Banyak Mark Up
SURABAYA - Perkembangan profesi penilai (appraisers) di Indonesia masih terhambat peraturan perundang-undangan dan perangkat pendidikan formal. Padahal profesi ini dibutuhkan untuk menyokong kegiatan bisnis perusahaan, perbankan, properti, bahkan untuk sektor pemerintahan (publik).

Hamid Yusuf, Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mengungkapkan, appraisers sudah ada di tanah air sejak 1980-an. Namun hingga kini, baru ada sekitar dua ribuan appraisers anggota MAPPI, dan hanya 270 orang diantaranya memiliki sertifikasi Jasa Penilai Publik. ''Idealnya, jumlah appraisers mencapai seperlima dari jumlah penduduk,' katanya kemarin (4/2) dalam press confrence Munas MAPPI di Hotel Novotel.

Minimnya jumlah appraisers menyebabkan terjadinya banyak kasus mark up penilaian aset dari pemerintah maupun perusahaan. ''Misalnya di era otonomi daerah seperti ini. Pemda kan harus buat neraca keuangan, yang didalamnya terdapat penilaian aset. Ini diperlukan Jasa Penilai Publik,''jelasnya.

Contoh lainnya adalah untuk menilai harga properti yang akan dijual atau terkena ganti rugi proyek pemerintah. Menurutnya, selama ini dalam kasus ganti rugi sering berlarut-larut karena perbedaan harga tanah yang bersangkutan. ''Harga yang sering digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Padahal itu untuk acuan pajak. Itu bukannya nilai pasar,'' timpalnya. Selain itu, dalam penjaminan aset untuk memperoleh kredit, bank juga menggunakan jasa penilai untuk mengetahui besar aset yang akan dijaminkan.(aan/bas)

sumber :JAWA POS 6 Februari 2009
http://www.jawapos.com/ekonomi bisnis hlm.9

SELAMAT TAHUN BARU 2009

2009-01-01T00:22:00.000+07:00

SEMOGA DI TAHUN BARU INI, KPKNL MADIUN BISA MELAKSANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN APA YANG DIHARAPKAN OLEH KANTOR PUSAT DJKN. TEMAN-TEMAN MARI KITA SALING BAHU-MEMBAHU UNTUK MELAKSANAKAN AMANAH YANG KITA EMBAN.

Tahun baru: http://www.taktiku.com

SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1430 H

2008-12-29T21:05:00.001+07:00

Islamic Greeting Cards by Alhabib

MERRY CHRISTMAS

2008-12-24T21:10:00.000+07:00

PIMPINAN BESERTA STAF KPKNL MADIUN MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL KEPADA YANG MERAYAKAN

TUGAS KITA KEDEPAN

2008-12-20T18:22:00.000+07:00

Baru 20 % tanah PU bersertifikat

Sabtu, 20 Desember 2008 | 01:08 WIB

jakarta, kompas - Belum seluruh tanah instansi pemerintah, termasuk tanah departemen, disertifikasi. Badan Pertanahan Nasional menggiatkan sertifikasi tanah negara agar aset negara itu dapat dikelola lebih baik.

”Terlalu lama kita tak menjaga aset negara. Departemen tak cukup menyisihkan waktu dan uang melegalkan aset mereka,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, Jumat (19/12) di Jakarta, seusai penandatanganan nota kesepahaman tentang penyertifikatan tanah aset dengan Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Menurut Kepala Pusat Pengelolaan BMN PU Eddy Putra, tanah PU yang disertifikasi baru 20 persen. Padahal, tiap tahun, tanah PU bertambah luas karena ada belanja modal, yang di antaranya untuk membebaskan lahan bagi pembangunan infrastruktur.

Joyo menjelaskan, sertifikasi adalah salah satu cara mengamankan aset negara, terutama dari penyerobotan. Jika tanah milik negara tak disertifikasi, pemerintah tidak dapat menghitung nilai nominal aset negara.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, penyertifikatan tanah amat penting agar infrastruktur dapat dibangun di tanah negara tanpa gangguan pihak lain.

Hingga Juli 2008, kekayaan PU Rp 92,7 triliun, 85 persen di antaranya berupa tanah.

Setelah disertifikasi, tanah yang dikuasai PU akan dimaksimalkan pemanfaatannya sesuai klasifikasi tanahnya. Di antaranya untuk melaksanakan tugas pokok, untuk menunjang tugas pokok seperti kantor, dan dimanfaatkan bagi pihak ketiga, seperti disewakan atau dimanfaatkan melalui kerja sama operasi. (RYO)

Tampaknya kita selangkah jauh tertinggal,... bukankah SERTIFIKASI adalah tugas kita kedepan? Kantor Pusat kelihatannya harus segera mengambil sikap untuk melakukan kerja sama dengan pihak BPN, ...kami di daerah siap mendukung !!!!!

TERIMA KASIH

2008-12-19T14:17:00.000+07:00

Kekayaan negara

Nilai Aset Bertambah Rp 510 Triliun

Jumat, 19 Desember 2008 | 00:50 WIB

Jakarta, Kompas - Dalam dua tahun terakhir, nilai aset negara bertambah Rp 510 triliun. Penambahan ini didapat dari hasil revaluasi atau penetapan harga aset ke harga pasar saat ini. Aset- aset senilai Rp 510 triliun itu telah disertifikasi.

Total nilai aset negara pada tahun 2007 mencapai Rp 1.600,2 triliun. Revaluasi terhadap aset negara itu baru dilakukan terhadap separuh kementerian dan lembaga nondepartemen.

”Angka itu belum termasuk aset Departemen Pekerjaan Umum, seperti jalan dan jembatan,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Kamis (18/12) di Jakarta.

Awalnya, kata Sri Mulyani, Dirjen Kekayaan Negara diberi tenggat waktu merevaluasi seluruh aset negara hingga akhir 2008. Namun, target itu tidak bisa dipenuhi.

Hal itu, lanjut Sri Mulyani, karena ada aset negara yang tersebar di berbagai wilayah, terutama aset milik TNI dan Departemen Pekerjaan Umum.

Dengan demikian, masa revaluasi dan inventarisasi aset diperpanjang hingga tahun 2009. ”Kalau sampai 2008 Ditjen Kekayaan Negara sudah berhasil menyelesaikan 50 persen aset, seharusnya 50 persen lainnya selesai dalam setahun ke depan. Jadi, saat saya selesai menjabat Menkeu, kita sudah jauh lebih kaya,” ujar Sri Mulyani.

Tahan api

Depkeu merencanakan pembangunan gedung baru yang khusus untuk menyimpan sertifikat aset-aset milik negara. Gedung itu akan menggunakan salah satu bagian di kompleks Kantor Pusat Depkeu, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta, dan dirancang tahan api.

”Gedung ini segera kami bangun setelah anggarannya disetujui. Dengan demikian, kekisruhan atas aset negara, baik tanah atau bangunan, tidak terjadi lagi. Pegawai negeri tidak bisa seenaknya lagi mewariskan rumah dinas kepada anak cucunya kalau sudah pensiun, seperti yang terjadi di Kompleks Pajak (kawasan Kemanggisan, Jakarta),” katanya.

Hingga 2006, neraca pemerintah selalu negatif karena nilai aset negara lebih rendah dibandingkan dengan kewajibannya, baik dalam bentuk utang maupun obligasi negara. Namun, pada 31 Desember 2007, neraca pemerintah positif karena dengan nilai aset Rp 1.600,2 triliun, kewajibannya hanya Rp 1.430,9 triliun.

Dirjen Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto mengatakan, sertifikasi aset negara sangat bermanfaat bagi pemerintah karena bisa digunakan sebagai jaminan pada penerbitan obligasi negara berbasis prinsip syariah atau sukuk.

Saat ini, dari Rp 510 triliun, baru Rp 64 triliun yang dijadikan aset jaminan (underlying assets) untuk penerbitan sukuk. (OIN)

SELAMAT ULANG TAHUN DJKN YANG KE 2

2008-12-16T15:27:00.000+07:00

TANGGAL 7 DESEMBER 2008 ULTAH NYA DJKN YG KE 2, SEMOGA SUKSES SELALU

Glitterfy.com - Glitter Graphics

2008-12-11T13:09:00.000+07:00

TEST